Selama puluhan tahun, sejak era Hindia Belanda melalui Staatsblad 1927, Gereja Katolik di Indonesia menjalankan karya pelayanannya di atas dasar "itikad baik". Meski diakui keberadaannya, posisi hukum Gereja rentan terhadap konflik agraria dan sengketa sosial karena belum terintegrasi penuh dengan tata hukum sipil modern.

Namun, sejarah baru telah tercipta. Hadirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2025 yang kemudian diundangkan dalam Berita Negara No. 693 menjadi titik balik yang krusial. Aturan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan jembatan yang secara sah mengakomodasi Hukum Kanonik (Corpus Iuris Canonici) ke dalam hukum positif Indonesia, melahirkan apa yang kini disebut sebagai KHK NKRI (Kitab Hukum Kanonik Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Berdasarkan paparan lisan sang narasumber: Dr. Nikolas Simanjuntak, SH, MH., berikut adalah esensi dan langkah taktis yang harus segera dipahami oleh seluruh elemen Gereja:

1. Anatomi Unik Gereja: Semuanya Bermuara pada Uskup

Gereja Katolik tidak bisa disamakan dengan Yayasan atau Organisasi Masyarakat (Ormas) pada umumnya. Gereja memiliki partikularitas mutlak: Di mana ada Uskup, di situ ada Gereja.

Seluruh entitas hukum Katolik—baik itu Paroki, Stasi, Sekolah, hingga Rumah Sakit—harus bermuara pada satu entitas tunggal, yaitu Uskup. Tidak ada sakramen maupun paroki tanpa Uskup, karena Uskuplah pemegang otoritas absolut (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) yang mendirikan badan hukum tersebut. Hukum nasional kini dituntut untuk mengakomodasi hierarki tunggal ini, bukan memaksakan bentuk yayasan sekuler ke dalam tubuh Gereja.

2. Dua Panggilan, Satu Misi (KHK 225): Pembagian Tugas yang Wajib Ditaati

Salah satu masalah terbesar yang kerap terjadi adalah tumpang tindihnya peran antara kaum rohaniwan (klerus) dan kaum awam. Hukum Kanonik Pasal 225 secara tegas membagi ranah ini:

• Tugas Klerus (Uskup, Pastor, Biarawan/wati): Menjaga "Altar". Wewenang mereka adalah mengajar, menguduskan, dan menggembalakan. Klerus tidak boleh terlibat langsung dalam sengketa hukum, urusan manajemen keuangan sekuler, atau administrasi peradilan sipil.
• Tugas Kaum Awam: Menjaga "Tata Dunia" atau "Pasar". Kaum awam yang ahli di bidang hukum, bisnis, dan birokrasi memiliki kewajiban kanonik untuk menghadapi konflik hukum, administrasi korporasi, dan melindungi aset Gereja.

Narasumber menekankan dengan sangat tajam: membiarkan Uskup atau Pastor mengurus langsung administrasi yayasan atau hukum sipil sama saja dengan menjerumuskan mereka ke dalam bahaya.

3. Peta Risiko: Ancaman PPATK di Balik Akta Notaris

Gereja harus sadar akan batas yurisdiksi antara Forum Internum (wilayah spiritual absolut seperti liturgi dan sakramen) dan Forum Eksternum (wilayah hukum positif seperti hak atas tanah dan akta notaris).

Saat ini, terdapat risiko pidana yang mengintai di balik ketidaksesuaian administrasi. Jika anggaran dasar sebuah yayasan Katolik tidak sinkron dengan praktik di lapangan, atau jika Uskup/Klerus memindahkan dana dari yayasan ke keuskupan tanpa landasan hukum korporasi yang tepat, transaksi tersebut dapat dideteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Akibat fatalnya, Uskup rentan dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang atau penggelapan, yang memaksa klerus terseret ke pengadilan sipil.

4. Solusi Konkret: Audit Nasional 14.000 Akta Gereja

Untuk mencegah krisis tersebut, Bimas Katolik bersama jejaring kaum awam strategis—seperti Paguyuban Gembala Utama (PGU) yang tersebar di 38 provinsi—harus segera bergerak. Diperlukan audit terhadap sekitar 14.000 Akta Notaris Gereja agar sinkron dengan KHK NKRI.

Empat pilar audit yang harus dipastikan dalam setiap Akta Notaris meliputi:

1. Judul & Identitas: Nama badan hukum harus selaras dengan dokumen historis Gereja.
2. Penghadap / Pendiri: Pihak yang mewakili Uskup/Tarekat harus memiliki mandat yang sah dan sinkron dengan hierarki Gereja.
3. Dasar Hukum: Wajib mencantumkan PMA No. 13 Tahun 2025 dan Berita Negara No. 693.
4. Maksud & Tujuan: Anggaran Dasar harus compatible (seimbang) dengan realitas operasional agar kebal dari jerat audit PPATK.

Kesimpulan: Melindungi Altar Berarti Memertibkan Pasar

Kehadiran KHK NKRI bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan fondasi pertahanan masa depan Gereja Katolik di Indonesia. Mandatnya sudah sangat jelas: Klerus harus fokus pada urusan rohani dan serahkan tata dunia kepada kaum awam yang ahli; Bimas Katolik segera me-review akta-akta notaris; dan kaum awam harus berani mengambil tanggung jawab historis menjadi perisai hukum bagi Gereja.

Sudah saatnya Gereja merapikan administrasi dunianya, agar pelayanan rohaninya dapat terus memancarkan terang tanpa tersandera oleh sengketa hukum.