Menyelesaikan seluruh rangkaian sesi pembekalan penatalayanan aset Gereja Katolik sejak arahan Dirjen Bimas Katolik pada 22 Oktober hingga pemaparan penutup pada 23 Oktober, saya mencatat banyak poin krusial yang menuntut perhatian segera. Sependek penangkapan saya selama mewakili Susteran PIJ (Sang Timur) dalam kegiatan ini, urusan legalitas tanah ternyata bukan lagi sekadar menyimpan kertas di dalam brankas, melainkan sebuah medan pertempuran administratif dan digital.

Berikut adalah intisari dari seluruh materi yang berhasil saya himpun, yang sengaja saya susun agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan panduan tindak lanjut bagi Kongregasi kita:

1. Keseragaman Nomenklatur: Langkah Pertama yang Mutlak (Arahan Dirjen Bimas Katolik)

Hal mendasar yang saya catat dari arahan awal adalah pentingnya keseragaman identitas hukum entitas Katolik. Melalui SK Dirjen Bimas Katolik No. 23/2024 (SK Babon), negara kini memiliki standar nama badan hukum Gereja dan Tarekat.

• Pemahaman Saya: Bagi Kongregasi PIJ, kita harus segera melakukan pengecekan silang. Nama badan hukum yang tertera di seluruh sertifikat tanah kita (baik biara maupun instansi pendidikan) wajib selaras sempurna dengan nomenklatur resmi dari SK tersebut. Perbedaan satu huruf saja berisiko membuat berkas kita tertolak di loket BPN.

2. Taktik Birokrasi dan Filosofi "Hak di Atas Hak" (Sesi Romo Albertus Ary Dianto, Pr)

Dari pengalaman lapangan Romo Ary, saya menyadari bahwa pendekatan kita mengurus aset harus diubah secara total. Menyerahkan berkas langsung ke loket bawah tanpa pengawalan hanya akan membuat proses mandek. Taktik yang paling masuk akal adalah pemetaan komprehensif dari dalam, lalu meminta audiensi langsung (jalur top-down) dengan Kepala Kantor Pertanahan setempat.

• Catatan Kritis untuk Karya Pendidikan PIJ: Bagian yang paling mengena bagi saya adalah strategi pemisahan Badan Induk dan Badan Operasional. Tanah biara atau warisan harus berstatus Hak Milik atas nama Kongregasi PIJ. Sedangkan untuk karya pendidikan yang dikelola yayasan, seperti halnya lahan tempat SDK Sang Timur Cakung berdiri, posisinya sebaiknya hanya memegang Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai "di atas" Hak Milik Kongregasi. Ini adalah jaring pengaman (fail-safe); seburuk apa pun badai operasional sekolah atau yayasan ke depan, tanah fondasinya akan tetap aman dan mustahil disita pihak luar.
• Jebakan Pajak: Saya juga menangkap peringatan agar kita tidak gegabah meminta pembebasan pajak (Fasos/Fasum) untuk lahan yang berdiri entitas berbayar seperti sekolah, karena itu bisa memicu tagihan "pajak mundur" di kemudian hari. Bebas pajak sebaiknya murni hanya untuk biara atau rumah ibadah.

3. "Sertifikat Mati" dan Persenjataan Digital (Sesi Bapak Makmur A. Siboro)

Sebagai seseorang yang sehari-hari bersinggungan dengan urusan multimedia dan pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah, sesi penutup dari Bapak Makmur (Ditjen Penataan Agraria ATR/BPN) benar-benar menjadi alarm keras bagi saya. Ancaman hilangnya aset kita saat ini justru bergeser pada kelalaian merawat data secara digital.

• Bahaya Terlantar dan Kedaluwarsa: Saya diingatkan bahwa "sertifikat mati", yakni HGB yayasan yang lewat masa berlakunya, akan membuat hak hukumnya gugur dan tanah kembali dikuasai negara. Tanah milik institusi yang dibiarkan kosong tanpa tanda batas fisik sangat rawan diambil alih oleh Bank Tanah atau digarap mafia tanah.
• Tenggat Waktu: Kita memiliki waktu yang sangat sempit. Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN, ada ultimatum waktu satu tahun bagi badan gereja untuk memetakan dan melaporkan seluruh asetnya paling lambat Juli 2025.
• Kewajiban Penggunaan BUMI dan Akun Mitra: Kongregasi kini dituntut melek teknologi. Kita diwajibkan menggunakan aplikasi BUMI untuk mengecek secara mandiri apakah tanah biara/sekolah kita terpantau aman (zona hijau) atau masih kosong secara spasial (yang berarti rawan diserobot). Kita juga harus segera mendaftarkan Kongregasi PIJ agar memiliki Akun Mitra Non-PPAT di BPN. Tanpa akun ini, pengurusan e-Sertifikat dan pemantauan di aplikasi Sentuh Tanahku akan sangat terhambat.

4. Usulan Tindak Lanjut untuk Kongregasi

Berdasarkan seluruh penangkapan saya di atas, izinkan saya merumuskan beberapa langkah taktis yang sekiranya perlu segera dieksekusi oleh internal PIJ:

1. Membentuk Tim Khusus (Dream Team): Kongregasi perlu menunjuk 3-5 orang yang secara khusus berfokus merapikan aset ini, terdiri dari pihak yang memahami hukum, jago negosiasi, dan melek aplikasi digital BPN.
2. Audit Fisik Besar-besaran: Kita perlu mengeluarkan semua sertifikat, memisahkan status Hak Milik dan HGB, serta mencatat dengan tinta merah tanggal kedaluwarsa seluruh sertifikat HGB karya pendidikan.
3. Pemetaan Mandiri (Geotagging): Tim harus segera turun mendokumentasikan batas fisik (pagar/bangunan) biara dan sekolah, lalu mengunci titik koordinat spasialnya dengan GPS/Google Maps sebelum tenggat waktu pemerintah tahun depan.
4. Membuka Akun Mitra BPN: Mendaftarkan institusi PIJ secara resmi sebagai Mitra Non-PPAT di Kantor Pertanahan setempat.

Demikian laporan dan intisari yang dapat saya susun. Keseluruhan materi ini menyadarkan saya bahwa penatalayanan aset bukan sekadar menjaga dokumen historis peninggalan para pendahulu, melainkan keharusan untuk bergerak cepat dan proaktif mengamankan warisan pelayanan Susteran PIJ di era digitalisasi ini.