Mengurus aset tanah peninggalan Gereja Katolik ternyata bukan sekadar urusan merapikan tumpukan kertas legal di atas meja. Di lapangan, proses ini adalah sebuah ujian kesabaran tingkat tinggi: sebuah medan pertempuran administratif yang sering kali menguras tenaga dan emosi. Secara hukum nasional, Gereja Katolik memang sudah meraih kemenangan karena diakui sah dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Namun, realitas di kantor pertanahan daerah sering kali menceritakan kisah yang berbeda.

Berdasarkan pengalaman langsung Romo Albertus Ary Dianto, Pr yang sejak 2019 bergulat mengurus aset Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) di bagian pertama sesi 5, ada jurang pemisah yang lebar antara payung hukum di tingkat nasional dengan pelaksanaannya di loket-loket daerah.

Untuk memastikan tanah Gereja aman seratus persen, berikut adalah strategi dan taktis eksplisit yang harus dipahami oleh setiap pimpinan institusi Katolik:

1. Benturan Dua Dunia: Beda Yurisdiksi dan Perkara Satu Huruf

Hambatan paling awal sering kali muncul karena "bahasa" dan struktur Gereja tidak sinkron dengan struktur birokrasi negara.

• Wilayah yang Tidak Bertemu: Batas keuskupan Gereja tidak sama dengan batas provinsi negara. Romo Ary mencontohkan, ketika Perjanjian Kerja Sama (PKS) turun dari pusat, pihak pertanahan mengundang pejabat dari Banten dan Bandung, padahal wilayah pastoral KAJ hanya menjangkau Tangerang dan Bekasi.
• Perkara Nama (Nomenklatur): Di mata negara, perbedaan satu huruf saja pada nama badan hukum berarti entitas tersebut sama sekali berbeda. Nama paroki atau tarekat di lapangan yang sangat beragam sempat membuat proses mandek total. Syukurlah, masalah ini terpecahkan lewat SK Dirjen Bimas Katolik No. 23/2024 (SK Babon) yang membakukan nama-nama badan hukum Gereja agar seragam dan diakui negara.

2. Jangan Pernah Memulai dari Loket Bawah

Bagaimana cara menghindari berkas yang bolak-balik ditolak? Jawabannya: ubah taktik pendekatan. Menyerahkan berkas mentah langsung ke loket bawah tanpa petunjuk teknis yang jelas hanya akan memasukkan Anda ke dalam "siklus kelelahan". Petugas bisa berganti, aturan bisa ditafsirkan berbeda, dan proses Anda akan kembali ke titik nol.

Langkah yang paling tepat adalah pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Siapkan pemetaan data aset yang matang dan komprehensif, lalu ajukan audiensi langsung dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Eksekusi di loket baru dilakukan setelah mendapat lampu hijau dan atensi langsung dari pimpinan. Tentu saja, taktik ini butuh ketahanan fisik; Romo Ary menceritakan realitas di lapangan yang sering kali mengharuskannya menunggu dari pagi hingga sore di kantin kantor demi bisa bertemu dengan pejabat terkait.

3. Hati-hati Jebakan "Gratis" Pembebasan Pajak

Banyak pihak gereja yang tergiur memohonkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan status Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum (Fasos/Fasum) agar beban operasional ringan. Namun, ini adalah jebakan.

Pembebasan pajak bukanlah gratis mutlak, melainkan sekadar penundaan. Jika di masa depan aset tersebut terpaksa dijual atau beralih fungsi, negara akan menagih "pajak mundur" (akumulasi pajak selama masa pembebasan).

• Taktiknya: Jika tanah murni digunakan untuk gereja dan kegiatan pastoral permanen, silakan mohonkan bebas pajak.
• Pengecualian: Namun, jika di atas tanah itu berdiri sekolah berbayar, rumah sakit, atau aset yang berpotensi dikomersialkan/dijual suatu saat nanti, jangan minta pembebasan. Pisahkan kewajibannya dan biarkan yayasan yang mengelola tetap membayar pajak secara tertib.

4. Filosofi Brankas: Memisahkan "Induk" dan "Operasional"

Ini adalah strategi perlindungan paling vital agar Gereja tidak kehilangan tanahnya jika terjadi kebangkrutan operasional.

• Tanah warisan harus selalu berstatus Hak Milik atas nama Badan Induk Gereja (Keuskupan/Tarekat).
• Jika di atas tanah tersebut dibangun sekolah atau rumah sakit yang dikelola oleh Yayasan, maka Yayasan tersebut hanya boleh memegang status Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai.

Skema ini adalah jaring pengaman (fail-safe). Jika kelak Yayasan tersebut bangkrut atau ditutup, masa berlaku HGB-nya akan mati, dan secara otomatis tanah beserta bangunannya akan kembali utuh menjadi Hak Milik Gereja. Gereja tidak akan terseret dalam sitaan hukum pihak ketiga.

Kesimpulan: Kemenangan hukum di atas kertas belumlah cukup. Mengurus aset Gereja Katolik di Indonesia saat ini membutuhkan "ketahanan ganda": ketajaman strategi dalam memahami celah hukum, dan kesabaran seluas samudra dalam menghadapi birokrasi. Kuncinya proaktif, jangan hanya menunggu arahan dari pusat, tetapi majulah sebagai eksekutor di wilayah masing-masing.
(Oleh: Tim Redaksi Website Sekolah)